Ramai-ramai Mendesak Setop Pembangunan Smelter Nikel Baru!

Ramai-ramai Mendesak Setop Pembangunan Smelter Nikel Baru!

presiden-jokowi-resmikan-pabrik-smelter-nikel-pt-gni-kab-konawe-27-desember-2021-3-169

DPR RI hingga Asosiasi Pertambangan mendesak pemerintah untuk menyetop pembangunan atau melakukan moratorium fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel baru di dalam negeri.
Hal itu lantaran cadangan nikel di Indonesia yang semakin https://totokas138.xyz/ menipis, dan diprediksi bisa habis dalam kurun waktu 7 tahun lagi. Berikut daftar stakeholder yang mendesak pemerintah untuh mencegat pembangunan smelter nikel baru.
Indonesian Mining Association (IMA)

Plh Direktur Eksekutif Direktur Eksekutif IMA, Djoko Widajatno mendorong pemerintah untuk bisa mengambil kebijakan agar pembangunan smelter nikel kelas satu yang memproduksi Nikel Pig Iron (NPI) dan Fero Nikel (FeNi) segera dibatasi.

bahwa hal itu mengingat cadangan nikel di Indonesia yang semakin menipis, dan diprediksi bisa habis dalam kurun waktu 7 tahun lagi.

Djoko mengatakan bahwa menipisnya cadangan nikel dalam negeri dikarenakan meningkatnya kebutuhan pasokan smelter tingkat satu jika rencana pembangunan smelter nikel beroperasi keseluruhan.

Akan tetapi kondisinya sekarang dengan adanya integrated smelter dan stand alone smelter jumlah integrated itu 22 sampai dengan rencana 28 dan yang integrated itu kalau semuanya jadi 104 berarti ada 132 smelter. Nah kalau kita lihat 132 dibanding 22 smelter yang direncanakan tentu kebutuhan bijihnya itu akan melambung 4 kali jadi 497 atau 400 juta wet ton nikel ini yang menyebabkan umurnya jadi 7 tahun,” jelas Djoko kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, dikutip Selasa (15/8/2023).

Selain itu, dia mengatakan bahwa pembangunan hingga total 136 smelter itu diperkirakan akan selesai pada tahun 2025 mendatang. Saat ini, Djoko mengatakan bahwa kebutuhan akan nikel masih pada kisaran 200 juta ton per tahun.

“Tapi ini kan hitungan akhir yang diperkirakan selesainya nanti yang 136 (smelter) itu di tahun 2025. Sementara ini masih di kisaran 200 juta ton, jadi saya yakin masih bisa 7 tahun dengan fungsi yang sekarang,” tambahnya.
Anggota Komisi 7 DPR RI, Mulyanto mengatakan bahwa pemerintah lamban menangani persoalan menipisnya cadangan nikel. Dia menilai dengan sisa waktu yang diperhitungkan sekarang yakni 7 tahun merupakan waktu yang tidak lama lagi.

“Menurut kami pemerintah lamban ya ga serius menangani persoalan ini. Menurut kami udah lama ini di DPR sudah bahas ini. Kami sudah rekomendasikan untuk segera menghentikan yang namanya smelter tipe 1 yang maksudnya memproduk hilirisasi tipe 1 nikel pig iron, fero nikel, dan sebagainya,” jelas Mulyanto kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, dikutip Selasa (15/8/2023).

Selain itu, Mulyanto juga mengatakan bahwa Indonesia harus menghemat persediaan nikel yang ada saat ini. Dia mengatakan seharusnya pemerintah melarang ekspor nikel setengah jadi yang memiliki kandungan 4%-10%.

“Jadi kenapa ini kan sisa 7 tahun kalau memang angka akurat, ini kan kepepet di 7 tahun itu sebentar lagi apalagi kalau hitungan politik ya nggak sampai satu setengah periode itu. Ini di eman-eman (hemat) sumber daya alam nilai tinggi ini jangan kita ekspor NPI dari 1,7% hanya tingkat hanya 4-10 % kita ekspor barang bongkahan itu,” tambahnya.

Adapun, dia juga mengatakan bahwa seharusnya saprolit yang dimiliki Indonesia bisa diolah menjadi barang yang memiliki nilai lebih tinggi lagi. Apalagi, sebut Mulyanto, hasil olahan saprolit menjadi NPI yang diekspor iti dikenakan bebas pajak.

“Sayang sekali nikel kita saprolit yang 1,7% itu diolah hanya jadi NPI saya rasa hilirisasi yang setengah hati ini harus kita sudahi. NPI masih diekspor bebas pajak lagi ya,” tandasnya.
Anggota Komisi 7 DPR RI, Mulyanto mengatakan bahwa pemerintah lamban menangani persoalan menipisnya cadangan nikel. Dia menilai dengan sisa waktu yang diperhitungkan sekarang yakni 7 tahun merupakan waktu yang tidak lama lagi.

“Menurut kami pemerintah lamban ya ga serius menangani persoalan ini. Menurut kami udah lama ini di DPR sudah bahas ini. Kami sudah rekomendasikan untuk segera menghentikan yang namanya smelter tipe 1 yang maksudnya memproduk hilirisasi tipe 1 nikel pig iron, fero nikel, dan sebagainya,” jelas Mulyanto kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, dikutip Selasa (15/8/2023).

Selain itu, Mulyanto juga mengatakan bahwa Indonesia harus menghemat persediaan nikel yang ada saat ini. Dia mengatakan seharusnya pemerintah melarang ekspor nikel setengah jadi yang memiliki kandungan 4%-10%.

“Jadi kenapa ini kan sisa 7 tahun kalau memang angka akurat, ini kan kepepet di 7 tahun itu sebentar lagi apalagi kalau hitungan politik ya nggak sampai satu setengah periode itu. Ini di eman-eman (hemat) sumber daya alam nilai tinggi ini jangan kita ekspor NPI dari 1,7% hanya tingkat hanya 4-10 % kita ekspor barang bongkahan itu,” tambahnya.

Adapun, dia juga mengatakan bahwa seharusnya saprolit yang dimiliki Indonesia bisa diolah menjadi barang yang memiliki nilai lebih tinggi lagi. Apalagi, sebut Mulyanto, hasil olahan saprolit menjadi NPI yang diekspor iti dikenakan bebas pajak.

“Sayang sekali nikel kita saprolit yang 1,7% itu diolah hanya jadi NPI saya rasa hilirisasi yang setengah hati ini harus kita sudahi. NPI masih diekspor bebas pajak lagi ya,” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*