China-India-Rusia Mau Bentuk Mata Uang Baru, RI Harus Ikutan?

Ekonomi Bawah Tanah Indonesia Meledak, Hampir Rp2000 Triliun!

Negara-negara aliansi BRICS, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, sedang dalam proses menciptakan alat pembayaran baru. Apakah Indonesia dan negara mitra bilateral juga harus melakukan hal yang sama?
Kepala Ekonom BCA David Sumual menjelaskan, di tengah kemajuan teknologi saat ini, sebenarnya kebijakan transaksi bilateral bisa hanya dengan menggunakan transaksi mata uang lokal masing-masing negara saja.

Sebab kerjasama transaksi bilateral antar negara, harus menyesuaikan kebijakan moneter dan fiskal masing-masing negara.

“Kalau kebijakan currency harus mengikuti juga kebijakan fiskal yang sama. Misalnya kebijakan moneter antar negara bilateral sudah sama, mereka juga harus turut menyesuaikan kebijakan fiskalnya,” jelas David kepada CNBC Indonesia, Kamis (6/4/2023).

Menjadikan satu mata uang negara sebagai mata uang jangkar negara, berisiko terjadinya krisis. Hal ini, kata David pernah terjadi saat 2013-2015 silam di Eropa Selatan, yang saat itu memutuskan untuk menggunakan mata uang euro sebagai mata uang nasionalnya.

Namun negara-negara Eropa bagian Selatan seperti Portugal, Italia, Spanyol, Yunanti justru mengalami krisis. Karena kekuatan fiskalnya tidak sekuat negara-negara Eropa bagian Selatan lainnya.

“Mereka (yang kebijakan fiskalnya lemah) bisa meminjam dana dengan suku bunga murah. Sehingga mereka melakukan spending atau belanja besar-besaran. Padahal ketahanan fiskalnya lemah,” jelas David.

“Hingga akhirnya negara-negara tersebut mengalami defisit besar-besaran, dan pada akhirnya mereka mengalami krisis ekonomi,” kata David lagi.

Kendati antar negara bisa menyamakan kebijakan moneter, namun menyamakan kebijakan fiskal dengan negara mustahil untuk disesuaikan. Karena kebijakan fiskal adalah kebijakan politik masing-masing negara.

Ada negara yang mau mendahulukan pendidikan, ada negara yang mau mendahulukan pariwisata, dan lain sebaginya.

Menurut David, BRICS yang berencana membuat mata uang baru, kemungkinan akan sulit untuk dilakukan. Karena berkaca pada pengalaman di Eropa, yang justru berdampak negatif untuk ekonomi negara anggotanya.

“Saya pikir (BRICS membentuk mata uang baru) akan membuka lagi luka lama, dengan kemungkinan akan krisis lagi. Saya pikir mereka pada akhirnya akan settlement pakai currency masing-masing. Sudah ada teknologinya dan mudah,” jelas David.

Pun, Indonesia dengan negara mitra dagang dan investasi juga tidak perlu untuk melakukan serupa seperti yang diwacanakan oleh negara-negara aliansi BRICS.

“Indonesia dengan negara mitra tidak perlu (membentuk mata uang baru). Kalau dahulu mungkin ada suara-suara ke sana. Tapi, melihat pengalaman Eropa kelihatannya sulit untuk dilakukan,” jelas David.

Transaksi menggunakan mata uang lokal yang sudah berjalan saat ini, seperti bilateral currency swap arrangement (BCSA), local currency settlement (LCS), dan local currency transaction (LCT) sudah besar manfaatnya untuk mengurangi ketergantungan terhadap hard currency seperti dolar AS.

Hanya saja kerjasama transaksi ‘membuang’ dolar dengan negara mitra dagang dan investasi, kata David perlu diperluas.

Untuk diketahui saat ini transaksi BCSA, BI telah melakukan kerjasama dengan otoritas moneter Korea Selatan, China, Australia, Singapura, dan Malaysia. Dalam transaksi LCS BI telah melakukan kerjasama dengan otoritas setempat negara Malaysia, Thailand, China, dan Thailand.

Sementara untuk transaksi LCT, Indonesia telah menjalin kerjasama dengan 3 negara ASEAN, yakni Malaysia, Filipina, dan Thailand.

“Cukup settlement mata uang negara masing-masing, apalagi bisa dengan transaksi digital. Seperti dengan negara-negara ASEAN bisa berbelanja menggunakan mata uang masing-masing yang tidak perlu menukar currency. Tidak merepotkan dan konsekuensi fiskal tidak terjadi,” tegas David.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*